Oleh Shidarta
Dalam penalaran hukum, kemampuan kita untuk memahami makna sumber hukum merupakan hal yang sangat penting. Sumber hukum ini bisa berupa teks undang-undang, putusan pengadilan, naskah perjanjian, dan sebagainya. Perbedaan dalam memberikan makna atas suatu sumber hukum inilah yang kerap merupakan cikal bakal sebuah sengketa.
Pada hakikatnya, jika sebuah teks sudah jelas maknanya, tidaklah diperkenankan bagi siapapun untuk memberikan penafsiran secara berbeda. Sebagai contoh, dalam sebuah klausula perjanjian dinyatakan secara eksplisit: "Apabila terjadi peselisihan di antara para pihak di dalam kontrak tersebut di kemudian hari, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan itu di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung." Di sini sudah sangat jelas bahwa pengadilan yang ditunjuk oleh para pihak adalah Pengadilan Negeri Bandung, sehingga keliru jika ada salah satu pihak yang menafsirkan perjanjian ini membolehkan perselisihannya diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejelasan pemaknaan ini dikenal dengan asas sens-clair. Namun, bagaimana jika teks klausula perjanjian tadi tidak menggunakan kata "akan menyelesaikan" tetapi "dapat menyelesaikan"? Adakah perbedaan yang signifikan antara kata AKAN dan kata DAPAT dalam klausula itu? Di sini para ahli hukum kemudian masuk ke dalam diskusi tentang metode-metode penafsiran.
Contoh yang lebih konkret dikisahkan dalam putusan MA Negeri Belanda (HR, 1 April 1920) dalam perkara Perusahaan Asuransi Unitas versus Perusahaan Asuransi Helvetia. Kasusnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan asuransi bernama Unitas menerima pertanggungan asuransi sebanyak 82 kapal ikan. Pada tahun 1915, satu kapal yang ditanggungnya itu bernama "De Reuyter" (kode Ma147) menabrak ranjau laut. Karena tahu risiko demikian besar kemungkinan bakal terjadi di kemudian hari, Unitas lalu mengasuransikan lagi (re-asuransi) risiko-risiko atas 81 kapal yang ada di dalam beban perusahaannya itu ke perusahaan lain, yakni Asuransi Helvetia. Rupanya, suatu ketika memang terjadi lagi kecelakaan menimpa salah satu dari 81 kapal tadi, yakni atas kapal berkode Ma47. Pihak Unitas segera mengajukan klaim agar Helvetia membayar reasuransi itu. Namun, dalam polis re-asuransi itu terdapat keanehan. Dari daftar 81 kapal di dalam polis itu ternyata tidak terdapat kapal berkode Ma47, yang justru ada adalah kode Ma147 dengan nama kapal "Johanna". Padahal, kode Ma147 ini seharusnya untuk kapal "De Reuyter" yang sudah tenggelam. Atas kekeliruan ini pihak Helvetia menolak membayar uang re-asuransi tadi. (Catatan: bagaimana kelanjutan kasus ini sengaja tidak dibahas dalam uraian ini).
Apakah penolakan pihak Helvetia ini dapat dibenarkan? Untuk menjawab persoalan ini, hakim menggunakan ketentuan dalam BW, yang dalam KUH Perdata versi Indonesia tercantum pada Pasal 1342-1351. Bunyi Pasal 1342 ini mencerminkan asas sens-clair, sedangkan pasal-pasal selanjutnya adalah urut-urutan metode penafsiran yang dimungkinkan apabila asas sens-clair itu tidak terpenuhi.
Ada baiknya Anda dapat menelaah metode-metode penafsiran apa saja yang diperkenankan untuk dilakukan secara berurutan (khususnya oleh hakim) tatkala ketentuan Pasal 1342 tidak terpenuhi. Tentu saja, kesimpulan Anda atas metode-metode ini perlu diberikan penjelasan. Tidak ada salahnya, untuk memperdalam penjelasan Anda, kasus Unitas versus Helvetia dapat dipakai sebagai contoh.
Latihan ini dimaksudkan untuk mengajak Anda memahami asas sens-clair sekaligus mengkritisi makna sebuah teks undang-undang dengan mengaitkannya pada sebuah kasus konkret. Selamat berlatih!
skip to main |
skip to sidebar
Dosen Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Blog ini merupakan media komunikasi bagi para peserta mata kuliah yang berada di bawah koordinasi dosen pengelola blog ini.
Anda dapat mengatur lebar layar baca blog ini sesuai keinginan Anda. Untuk itu tekan (Control +) atau (Control -) agar Anda dapat menyesuaikan dengan ukuran yang dikehendaki!
PENALARAN HUKUM
Dosen Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
KUIS PENALARAN
Kuis ini bertujuan untuk mengajak Anda memahami arti penting pengklasifikasian di dalam penalaran. Walaupun contohnya belum secara spesifik diarahkan kepada kasus hukum, sebenarnya dalam penalaran hukum aktivitas pengklasifikasian adalah kegiatan yang mutlak perlu, tidak hanya untuk keperluan penstrukturan fakta melainkan juga penstrukturan aturan.
Kasus:
Enam dosen FH Unpar masing-masing bernama Aditya, Budiman, Chandra, Darwin, Elisabeth, dan Freddy bersepakat membentuk semua kantor hukum di kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Dari nama-nama itu, (secara acak) ada dua orang asal kelahiran Cilacap. Selebihnya masing-masing satu orang dari Bogor, Jakarta, Medan, dan Pontianak. Di Unpar dosen-dosen itu (tak harus berurutan sesuai nama/asal di atas) masing-masing mengajar mata kuliah hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pembuktian, penalaran hukum, hukum pidana, dan hukum acara perdata. Mata kuliah hukum acara perdata diajarkan oleh dosen asal kelahiran Pontianak yang kebetulan ia tinggal satu kompleks dengan Ibu Elisabeth yang akrab disapa Bu Liz. Yang jelas, Bu Liz ini bukan dosen yang mengajar mata kuliah hukum pembuktian, penalaran hukum, hukum administrasi negara, atau hukum pidana. Pak Candra, yang mengajar hukum pembuktian, baru-baru ini mudik ke kota asal mereka bersamaan dengan rekan (dosen) yang mengajar hukum perdata. Selain itu ada informasi lain: jika dilihat dari usianya Pak Darwin yang lahir dan menetap di Jakarta Barat ini lebih tua daripada Pak Freddy. Di samping itu, Pak Darwin juga lebih tua daripada Pak Aditya, pengajar hukum administrasi negara. Pak Freddy ini belum pernah ke Cilacap; ia juga tidak pernah mengajar penalaran hukum. Pak Freddy pernah menyatakan keinginannya untuk mengajak keluarganya ke Kalbar atau Sumut, dua provinsi yang belum pernah dikunjungi seumur hidupnya. Pak Aditya dan rekannya pengajar penalaran hukum pun belum pernah ke Kalbar. Pak Aditya ini orang baru di Jakarta (ia mengaku baru ke Jakarta saat kuliah). Dosen penalaran hukum baru-baru ini pergi seminar ke Medan, yaitu kota asal rekannya yang lain.
Nah, sekarang sebutkan tiap nama dosen FH Unpar ini, kaitkan dengan mata kuliah yang diasuhnya, dan asal kota kelahiran masing-masing. Ingat: di sini tidak hanya konklusi (jawaban akhir) saja yang ingin diketahui, melainkan juga proses penalaran Anda sehingga sampai pada konklusi tersebut.
(c) Aldisert, 1997.
Kasus:
Enam dosen FH Unpar masing-masing bernama Aditya, Budiman, Chandra, Darwin, Elisabeth, dan Freddy bersepakat membentuk semua kantor hukum di kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Dari nama-nama itu, (secara acak) ada dua orang asal kelahiran Cilacap. Selebihnya masing-masing satu orang dari Bogor, Jakarta, Medan, dan Pontianak. Di Unpar dosen-dosen itu (tak harus berurutan sesuai nama/asal di atas) masing-masing mengajar mata kuliah hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pembuktian, penalaran hukum, hukum pidana, dan hukum acara perdata. Mata kuliah hukum acara perdata diajarkan oleh dosen asal kelahiran Pontianak yang kebetulan ia tinggal satu kompleks dengan Ibu Elisabeth yang akrab disapa Bu Liz. Yang jelas, Bu Liz ini bukan dosen yang mengajar mata kuliah hukum pembuktian, penalaran hukum, hukum administrasi negara, atau hukum pidana. Pak Candra, yang mengajar hukum pembuktian, baru-baru ini mudik ke kota asal mereka bersamaan dengan rekan (dosen) yang mengajar hukum perdata. Selain itu ada informasi lain: jika dilihat dari usianya Pak Darwin yang lahir dan menetap di Jakarta Barat ini lebih tua daripada Pak Freddy. Di samping itu, Pak Darwin juga lebih tua daripada Pak Aditya, pengajar hukum administrasi negara. Pak Freddy ini belum pernah ke Cilacap; ia juga tidak pernah mengajar penalaran hukum. Pak Freddy pernah menyatakan keinginannya untuk mengajak keluarganya ke Kalbar atau Sumut, dua provinsi yang belum pernah dikunjungi seumur hidupnya. Pak Aditya dan rekannya pengajar penalaran hukum pun belum pernah ke Kalbar. Pak Aditya ini orang baru di Jakarta (ia mengaku baru ke Jakarta saat kuliah). Dosen penalaran hukum baru-baru ini pergi seminar ke Medan, yaitu kota asal rekannya yang lain.
Nah, sekarang sebutkan tiap nama dosen FH Unpar ini, kaitkan dengan mata kuliah yang diasuhnya, dan asal kota kelahiran masing-masing. Ingat: di sini tidak hanya konklusi (jawaban akhir) saja yang ingin diketahui, melainkan juga proses penalaran Anda sehingga sampai pada konklusi tersebut.
(c) Aldisert, 1997.
LARANGAN KERAS DUPLIKASI
Jika mahasiswa diminta mengerjakan tugas individual, maka kerjakan tugas tersebut secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Tindakan sekadar menduplikasi karya rekan mahasiswa lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri adalah bentuk plagiarisme yang tidak dapat ditoleransi karena telah mengaburkan makna tugas sebagai bagian dari proses latihan dalam perkuliahan ini. Setiap bentuk duplikasi yang teridentifikasi akan diberikan sanksi yang sangat merugikan mahasiswa itu sendiri.